SOLO — Empat asosiasi produsen alat kesehatan secara terbuka menyoroti kebijakan pengadaan yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak industri dalam negeri. Diskusi yang digelar di Universitas Sebelas Maret (UNS), Kamis (18/6/2026), menghadirkan Gabungan Perusahaan Laboratorium Kesehatan Indonesia (Gakeslab Indonesia), Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Asosiasi Industri Gas Medis Indonesia (AIGMI), dan Himpunan Pengembang dan Penyedia Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI).
Pemangkasan Dana Daerah Dinilai Perparah Ketergantungan
Salah satu poin utama yang disorot adalah pemangkasan dana transfer ke daerah dan sentralisasi pengadaan. Menurut para asosiasi, kebijakan ini mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dan memperlambat perputaran ekonomi lokal.
Akibatnya, daerah semakin bergantung pada keputusan pemerintah pusat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk alat kesehatan. Kondisi ini dinilai kontraproduktif dengan upaya mendorong kemandirian industri dalam negeri di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
Beban Regulasi dan Restitusi Pajak Menggerus Arus Kas
Ketua Umum HIPELKI, Randy H Teguh, mengungkapkan bahwa pelaku usaha harus menanggung banyak penyesuaian aturan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia secara spesifik menyoroti kebijakan restitusi pajak yang dinilai berpotensi mengganggu arus kas perusahaan.
“Proses restitusi yang semakin ketat membuat dana yang sebelumnya menjadi bagian perputaran modal tidak mudah dicairkan. Kondisi itu dinilai berdampak pada kemampuan perusahaan menjaga stabilitas keuangan,” tegas Randy dalam forum tersebut.
Kurasi E-Katalog Enam Bulan Jadi Hambatan
Proses penayangan produk pada E-Katalog LKPP versi 6.0 juga menjadi sasaran kritik. Para asosiasi menilai kurasi administrasi yang dapat memakan waktu hingga enam bulan menjadi hambatan serius bagi pelaku usaha untuk mengikuti pengadaan melalui mekanisme mini-kompetisi.
Sistem pengadaan yang terlalu berorientasi pada harga terendah turut dipersoalkan. Ketua Umum ASPAKI, Imam Subagyo, menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas.
“Efisiensi penting, tetapi keselamatan pasien dan kualitas layanan tidak boleh diabaikan,” ujar Imam.
Distribusi Bukan Sekadar Biaya Tambahan
Gakeslab Indonesia menekankan bahwa distribusi alat kesehatan merupakan elemen vital dalam menjamin layanan kesehatan berjalan optimal. Mereka meminta agar distribusi tidak lagi dipandang sebagai biaya tambahan, melainkan faktor kunci untuk memastikan alat kesehatan berkualitas menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Jalur distribusi adalah penggerak kritis dalam menjaga keselamatan pasien,” tutur Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Raden Kartono Dwidjosewojo.
