SEMARANG — BGN Jawa Tengah memastikan evaluasi menu MBG dilakukan berkala dengan tolok ukur konkret: volume sampah makanan harian. Reza Mahendra mengatakan, tingginya sisa makanan menjadi sinyal menu tidak sepenuhnya dinikmati penerima manfaat. "Harus tahu berapa sisa hasil sampah setiap hari. Ini yang menjadi dasar daripada suka atau tidak suka menunya," ujarnya di Kantor Gubernur Jateng, Jumat (12/6/226).
Mengapa Sisa Makanan Jadi Indikator Utama?
"Karena tidak mungkin kita masak kemudian hasilnya tidak dihabiskan, kan sayang," lanjut Reza. Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata soal kualitas gizi, melainkan kesesuaian menu dengan karakteristik dan selera penerima manfaat. Kepala SPPG dan pengawas gizi di setiap titik pelayanan diminta meracik menu yang lebih bisa diterima anak sekolah, ibu hamil, maupun balita.
Menu Balita Tak Boleh Disamakan dengan Anak Sekolah
BGN Jateng menegaskan pemberian menu yang sama untuk balita dan anak sekolah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. "Ini tidak dibenarkan, harusnya ada perbedaan menu, jadi tidak bisa disamakan antara menu yang diberikan untuk peserta didik anak sekolah dengan menu yang diterima oleh balita," tegas Reza. Kepala SPPG yang melayani kelompok usia rentan diminta melakukan penyesuaian secara ketat.
Meski demikian, BGN tidak akan memisahkan SPPG khusus antara anak sekolah dan balita. Pengawasan lebih ketat, termasuk memastikan menu tidak mudah basi, dinilai lebih efektif. "Menu yang dibuat itu disusun, kemudian dimasak sesuai dengan jam dibaginya, dengan rancangan yang sudah dibuat oleh pengawas gizi," ucapnya.
Pelanggaran Bisa Kena Sanksi hingga Suspensi
Masyarakat diminta turut mengawasi kualitas menu MBG di lapangan. Jika menemukan menu yang tidak sesuai, laporan bisa disampaikan langsung ke Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas). "Ketika ada temuan dilaporkan, kita periksa, kalau memang itu sudah terbukti," kata Reza. SPPG yang terbukti melanggar bisa dikenai sanksi, mulai dari surat peringatan hingga suspensi kepala SPPG. "Bisa juga kena suspend atau SP kepada kepala SPPG-nya seperti itu. (Ada sanksi?) Harusnya ada. (Sejauh ini) Ada, karena menu-menu yang mungkin diberikan jelek, tidak sesuai," ucapnya.
Sempat Terhenti, Pencairan Dana 400 SPPG Sudah Tuntas
Reza juga memastikan masalah operasional yang sempat menghambat ratusan SPPG di Jawa Tengah telah diselesaikan. "Ada sekitar 400 (SPPG) tadi sudah disampaikan, hanya itu sudah terselesaikan. Bukan tidak cair karena apa, tetapi memang menunggu proses administrasi," tuturnya. Keterlambatan pencairan dana beberapa waktu lalu sudah langsung ditangani dan tidak mengganggu layanan secara signifikan. "Selama ini yang sudah terjadi beberapa memang kadang-kala terlambat, tetapi sudah langsung diselesaikan," pungkasnya.
