BLORA — Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Blora, Sandy Tresna Hadi, menyatakan penyerapan tenaga kerja lokal bukan sekadar efek samping program. Aturan pelaksanaan mewajibkan setiap sekolah penerima bantuan melibatkan warga sekitar.
Jumlah pekerja bervariasi di tiap satuan pendidikan. Rata-rata setiap sekolah mempekerjakan 15 hingga 25 orang.
Revitalisasi tahap pertama menyasar 31 satuan pendidikan yang terdiri atas 15 SD, tiga SMP, dan 13 TK. Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp19,7 miliar.
"Pada tahap pertama, sebanyak 465 tenaga kerja lokal terserap dari 31 satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi," ujar Sandy, Rabu, 21 Oktober 2026.
Tahap kedua jauh lebih besar. Sebanyak 105 satuan pendidikan menerima bantuan dengan anggaran sekitar Rp66 miliar dan menyerap 1.575 tenaga kerja.
Rinciannya: revitalisasi 66 TK menyerap 990 pekerja dengan anggaran Rp36,6 miliar. Lalu 31 SD menyerap 465 pekerja dengan anggaran Rp23 miliar, dan delapan SMP menyerap 120 pekerja dengan anggaran Rp6,5 miliar.
Blora memiliki sekitar 600 SD, 102 SMP, serta lebih dari 900 satuan pendidikan TK/PAUD. Dari jumlah itu, hanya sebagian yang bisa masuk program revitalisasi.
Penentuan penerima mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan dan urgensi perbaikan fasilitas pendidikan. Sandy menyebut prioritas jatuh pada sekolah dengan kerusakan paling mendesak.
"Dari seluruh usulan tersebut, yang diprioritaskan hanya sekolah dengan tingkat kerusakan paling mendesak," ujarnya.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh masing-masing sekolah penerima. SMP N 1 Jepon salah satunya, dengan nilai anggaran sekitar Rp804 juta.
Kepala SMP N 1 Jepon, Eny Rubiyati, menuturkan pihaknya melibatkan 15 pekerja dari sekitar sekolah. Seluruh pekerja didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita ambil pekerja dari sekitar sekolah, ada sekitar 15 pekerja yang kita libatkan. Sekolah juga mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS ketenagakerjaan sebagai hak pekerja," katanya.
Program revitalisasi diharapkan memperbaiki kondisi bangunan dan fasilitas pendidikan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih nyaman. Dinas Pendidikan Blora belum memerinci jadwal penyelesaian seluruh proyek di 136 sekolah tersebut.