Pemprov Jateng Libatkan 123 Perguruan Tinggi Atasi Kemiskinan, Angka Turun Jadi 9,21 Persen

SALATIGA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kalangan akademisi turun langsung ke lapangan, bukan sekadar menyusun kajian di kampus. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara konvensional.

Jumlah kampus yang terlibat bertambah bertahap. Sebanyak 49 perguruan tinggi memulai kerja sama pada 2025, lalu bertambah 74 kampus pada 2026 sehingga totalnya menjadi 123 lembaga pendidikan tinggi.

Rapat Koordinasi di UKSW Salatiga

Pernyataan Luthfi disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).

Forum itu mempertemukan pengelola program pemberdayaan dari berbagai kampus dengan pemerintah daerah. Agenda utamanya menyelaraskan metode pendampingan desa agar tidak tumpang tindih antarinstansi.

Angka Kemiskinan Jateng Turun 81.250 Jiwa

Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Jawa Tengah per Maret 2026 sebesar 9,21 persen. Angka itu membaik dari Maret 2025 yang masih 9,48 persen.

Secara kuantitas, jumlah warga miskin berkurang 81.250 jiwa, dari 3,37 juta orang menjadi 3,29 juta orang. Penurunan ini menjadikan Jateng salah satu provinsi dengan laju pengurangan kemiskinan yang stabil di Pulau Jawa.

Lima Bentuk Pendampingan Kampus di Desa

Gubernur Luthfi menilai bantuan sosial dan bedah rumah tidak layak huni saja tidak cukup. Persoalan derajat kesehatan, akses pendidikan, dan ketahanan ekonomi keluarga harus ditangani bersamaan.

Kontribusi kampus diwujudkan melalui sejumlah program:

• KKN tematik berbasis pemecahan masalah lokal.
• Pendampingan manajerial dan pemasaran bagi usaha mikro.
• Pendataan presisi rumah tidak layak huni (RTLH).
• Intervensi dan edukasi penanganan stunting di pedesaan.
• Penerapan inovasi tepat guna, seperti teknologi desalinasi air.

Pemerintah Pusat Geser Fokus dari Bansos ke Pemberdayaan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kemandirian warga. Pemerintah pusat, katanya, konsisten menggeser paradigma dari skema karitatif menuju pemberdayaan.

Pergeseran itu menuntut pendataan yang akurat di tingkat desa. Data yang rapi memudahkan pemerintah menentukan siapa yang masih perlu bantuan dan siapa yang sudah bisa dilepas menuju usaha mandiri.

2.000 Beasiswa untuk Kader Desa pada 2027

Konsorsium kampus berkomitmen menyiapkan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader desa pada 2027. Beasiswa itu menyasar pendamping lokal yang akan melanjutkan program setelah mahasiswa KKN menarik diri dari desa.

Pendampingan berkelanjutan menjadi kunci. Selama ini banyak program kampus berhenti begitu masa KKN selesai, sehingga warga kehilangan pendamping teknis saat mencoba mengembangkan usaha.