JAWA TENGAH — Keputusan ini membawa konsekuensi langsung pada struktur kepemilikan saham bursa yang selama ini tertutup. Setelah demutualisasi berjalan, saham BEI tidak lagi hanya bisa dimiliki oleh anggota bursa, melainkan terbuka bagi investor publik dan korporasi lain. Implikasinya, nilai perusahaan dan tata kelola bursa bakal berubah signifikan.
Skema kepemilikan saham BEI saat ini masih menganut model koperasi. Setiap anggota bursa memegang satu saham dengan satu hak suara, terlepas dari besaran transaksi atau ukuran perusahaan mereka. Demutualisasi akan mengubah total struktur ini.
Dalam konsep awal yang disiapkan OJK, saham bursa nantinya bisa dimiliki oleh badan hukum Indonesia—baik yang berstatus anggota bursa maupun bukan. Adapun kepemilikan oleh orang-perorangan baru dimungkinkan setelah BEI melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO. Ini berarti pintu masuk bagi investor ritel masih menunggu tahap berikutnya.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan, penundaan ini murni karena faktor regulasi. "Diundur sampai dengan POJK terbit. Kami akan mempelajarinya setelah POJK-nya terbit," ujarnya ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (1/9).
Bursa juga telah menyampaikan pemberitahuan resmi bahwa penyelenggaraan RUPSLB akan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut kepada pemegang saham melalui surat tercatat dan situs web perseroan. Langkah ini mengacu pada anggaran dasar perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya, sebelum aturan main dari OJK keluar, BEI tidak bisa memutuskan mekanisme demutualisasi secara prematur. Keputusan yang diambil tanpa dasar regulasi berpotensi bermasalah secara hukum di kemudian hari.
OJK memastikan proses penyusunan aturan sedang berjalan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, legal drafting RPOJK soal demutualisasi akan difinalisasi dalam waktu dekat.
"Bulan ini dalam waktu dekat kami akan memfinalisasi legal drafting dari RPOJK ini dan akan memasuki fase mengundang partisipasi publik. RPOJK akan disampaikan secara terbuka melalui website OJK," kata Hasan, Senin (10/8).
Salah satu pokok pengaturan dalam RPOJK tersebut adalah penegasan persyaratan dan landasan demutualisasi bursa, termasuk perubahan konsep kepemilikan saham BEI. Publikasi rancangan aturan ke publik merupakan langkah standar sebelum regulasi final ditetapkan, memberi ruang bagi pelaku pasar untuk memberikan masukan.
Pengamat menilai percepatan penyelesaian POJK ini krusial. Semakin lama regulasi tertunda, semakin panjang pula ketidakpastian bagi bursa untuk mengembangkan bisnis dan merespons persaingan regional. Bagi calon investor, jendela untuk ikut serta dalam kepemilikan bursa tanah air masih terbuka—tapi harus bersabar menunggu proses regulasi tuntas.