MAGELANG — Pendapatan daerah Jawa Tengah telah terealisasi 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan, sementara realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target. Angka ini menunjukkan APBN masih berperan optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu Purbaya menekankan pentingnya optimalisasi belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin besar. Ia memastikan pemerintah pusat akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa APBD provinsi hanya sekitar 15 persen dari total kebutuhan pembangunan suatu wilayah. Sisanya berasal dari investasi dan sumber lainnya.
"Jadi dengan keterbatasan fiskal dan geopolitik dunia yang sekarang, maka kita harus bisa me-manage terkait dengan APBD kita. APBD kita ini hanya sekitar 15 persen untuk membangun suatu wilayah. Lainnya berasal dari investasi dan sumber lainnya," ungkap Ahmad Luthfi saat ditemui di sela kegiatan Rupiah Borobudur Playon di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu (5/7/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfokuskan penggunaan APBD untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur yang mampu mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung infrastruktur sekunder dan tersier yang berkaitan dengan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap bersaing di dunia kerja. "APBD kita tetap terjaga. Dengan keterbatasan fiskal, program prioritas tetap berjalan sehingga pelaksanaannya efektif dan tidak terganggu," terangnya.
Pengelolaan anggaran yang terarah tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Capaian itu didukung realisasi investasi sebesar Rp110,02 triliun sepanjang 2025.
Pada triwulan I-2026, investasi di Jawa Tengah telah mencapai sekitar Rp23 triliun. "Investasi di Jawa Tengah didominasi sektor padat karya sehingga sejalan dengan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi nasional maupun internasional," kata Ahmad Luthfi.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen, sementara penyerapan tenaga kerja pada triwulan I-2026 mencapai sekitar 92 ribu orang.
Ahmad Luthfi menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Sinergi dilakukan bersama Bank Indonesia, perbankan daerah, dunia usaha melalui program CSR, kalangan pengusaha, hingga perguruan tinggi.
Ia juga menilai masyarakat dan media massa memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan melalui kritik yang konstruktif. "Pejabat sekarang harus siap dikritik, apalagi kalau kritik itu membangun. Tapi jangan membuat hoaks, disinformasi, dan fitnah yang dapat memecah belah bangsa. Jawa Tengah jangan sampai tergoda adanya hoaks, fitnah, dan saling tidak suka," tegasnya.