SEMARANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. Dalam laporannya, program yang digagas pemerintah pusat ini tidak hanya menyasar perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
Purbaya menyebutkan, realisasi MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Dari ribuan unit pelayanan itu, sebanyak 18.854 pemasok lokal turut berpartisipasi sebagai mitra penyedia bahan baku.
Dampak paling signifikan dari program ini adalah penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang diterima Kemenkeu, MBG telah menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja baru di Jawa Tengah. Angka ini mencakup tenaga kerja di dapur SPPG, petugas distribusi, hingga pemasok bahan pangan lokal.
"Program ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat," kata Purbaya dalam siaran pers yang dikutip Minggu (5/7/2026).
Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu melakukan monitoring terstruktur. Pendampingan dilakukan oleh Kanwil DJPb dan KPPN di beberapa titik, antara lain SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukorejo Magelang, dan SPPG Tengaran Bener Semarang.
Purbaya menegaskan, pendampingan ini penting untuk mengidentifikasi kendala di lapangan secara dini. "DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga melaporkan kinerja APBN di Jawa Tengah hingga semester I 2026 tetap terjaga. Pendapatan negara telah terealisasi 46,56 persen dari target, tumbuh 13,33 persen secara tahunan. Sementara realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen. Purbaya mengklaim angka ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang ditopang aktivitas industri, perdagangan, serta program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.
"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," jelas Purbaya.