SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemetaan kebutuhan industri agar lulusan perguruan tinggi bisa terserap maksimal ke dunia kerja. Ia menyebut penutupan 122 prodi pada 2026 bukan sekadar persoalan internal kampus, melainkan cerminan lemahnya perencanaan karier pascalulus.
Ari—sapaan akrabnya—mengatakan fenomena ini bisa dimaknai sebagai kabar baik sekaligus buruk. Jika penutupan terjadi karena menurunnya minat mahasiswa akibat jurusan yang tak lagi relevan dengan industri, maka pemerintah perlu bertanya pada diri sendiri soal penyediaan lapangan kerja.
“Penutupan prodi ini triggernya bisa jadi karena berbagai faktor, tapi akar masalahnya adalah kita punya PR besar di hilir yakni lapangan kerja dan perencanaan karier lulusan,” ujar Ari di Semarang, Rabu (13/06/2026).
Kendati demikian, Ari melihat ada sisi positif. Beberapa prodi tidak semata-mata dihapus, melainkan dikembangkan agar lebih atraktif. Ia mencontohkan transformasi prodi Matematika murni menjadi prodi Aktuaria di sejumlah kampus. Menurutnya, langkah itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi sebenarnya berupaya melakukan penyesuaian zaman.
“Penutupan prodi tentu mempunyai risiko bagi ekosistem kampus. Tetapi hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kampus melakukan adaptasi dengan mengembangkan prodi-prodi baru yang akan dibuka ke depan,” lanjut legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah tersebut.
Ari menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan sepihak untuk menutup prodi. Semua keputusan berasal dari usulan perguruan tinggi penyelenggara. Namun, ia menilai hal ini berkaitan erat dengan kesiapan pemerintah dalam melakukan pemerataan penempatan kerja.
“Pemprov Jateng dan perguruan tinggi harus duduk bersama agar tidak ada lagi prodi yang ‘mati’ karena lulusannya bingung mau kerja apa,” tegas Ari.
Menurut Ari, menutup prodi tanpa membenahi sektor lapangan kerja justru berisiko menurunkan angka pemerataan pendidikan dan berdampak negatif pada nasib tenaga pendidik. Ia mendesak pemerintah segera menyusun strategi pemetaan lulusan agar bisa ditempatkan sesuai dengan profesi mereka.
“Bukan hanya prodi yang ditutup, namun pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk bisa memetakan para lulusan agar bisa ditempatkan sesuai dengan profesi mereka. Dengan begitu, penutupan prodi tidak dipandang sebagai satu-satunya solusi,” pungkasnya.