KUDUS — Sebanyak empat agenda utama dibahas dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV yang digelar Lakpesdam PWNU Jawa Tengah di UIN Sunan Kudus, Sabtu (27/6). Forum yang mengusung tema “Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial” ini dihadiri akademisi, ulama, peneliti, aktivis, pengelola perguruan tinggi, serta pengurus pesantren dari berbagai daerah.
Melalui MIP IV, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menargetkan lahirnya sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi itu mencakup bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Dari Kudus, forum ini mengirimkan pesan bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi fondasi utama gerakan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pembangunan peradaban bangsa,” kata Rektor UIN Sunan Kudus, Prof. Dr. Abdurrahman Kasdi, dalam sambutannya.
Ia menambahkan, tradisi intelektual pesantren perlu terus dijaga sebagai fondasi karakter generasi muda agar lahir pemimpin yang memahami akar budaya sekaligus siap menghadapi perubahan zaman.
Guru Besar President University, Prof. Muhammad AS Hikam, menilai NU memasuki abad kedua dengan tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi, perubahan geopolitik, ketimpangan ekonomi, dan perkembangan teknologi menuntut organisasi keagamaan memiliki paradigma baru.
“Keberhasilan NU tidak diukur dari besarnya struktur organisasi, tetapi dari kemampuannya membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai persoalan sosial,” tegasnya.
Menurutnya, NU tidak bisa hanya mengandalkan jumlah anggota atau kedekatan dengan kekuasaan. Organisasi perlu memperkuat kemandirian melalui pengembangan pendidikan, ekonomi warga, riset, dan penguasaan teknologi.
Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ari Sujito, menyoroti pentingnya menjaga demokrasi dan memperkuat posisi masyarakat sipil. Ia mengingatkan agar NU tetap menjadi kekuatan moral yang mampu mengawal kebijakan publik tanpa kehilangan daya kritis di tengah dinamika politik nasional.
Sementara itu, Muhammad Mustafid memaparkan pentingnya memperkuat hubungan antara jamaah dan jam’iyyah. Langkah yang ditempuh meliputi penguatan basis data organisasi, kaderisasi, pendidikan, pengembangan ekonomi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam forum yang sama, Dr. Mayadina membagikan praktik baik pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Lestari Mandiri di Kabupaten Jepara. Program berbasis komunitas itu dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.