JAWA TENGAH — Apresiasi ini disampaikan Robert usai meninjau langsung sistem operasional dan fasilitas pengguna jasa di Pelindo Makassar. Menurutnya, pelabuhan adalah wajah pelayanan negara karena menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
"Kami ke sini untuk melihat secara langsung implementasi pelayanan publik, sistem operasional, fasilitas pengguna jasa, hingga transformasi pelayanan yang dijalankan Pelindo," kata Robert di Makassar, Rabu.
Robert menilai Pelindo menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Namun, ia menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan teknologi.
"Pelayanan publik yang prima harus dibangun melalui tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta budaya kerja yang mengedepankan integritas," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa budaya organisasi yang menjunjung integritas dan bebas dari praktik maladministrasi menjadi kunci utama. Pencegahan maladministrasi, kata Robert, harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen organisasi—mulai dari pimpinan hingga petugas di lapangan—bukan hanya tugas pengawas semata.
Usai peninjauan, Ombudsman RI menggelar Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Maladministrasi di Kantor Pelindo Regional 4. Acara ini diikuti oleh pejabat dan staf Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar.
Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, mengatakan evaluasi dan rekomendasi dari Ombudsman menjadi bagian penting dalam memperkuat transformasi yang terus dijalankan. Ia menjelaskan bahwa Pelindo secara konsisten melakukan pembenahan melalui pengembangan infrastruktur, digitalisasi layanan, penyederhanaan proses bisnis, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
"Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih efektif dan efisien bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan," ujar Yusida.
Langkah ini menjadi sinyal positif bagi para pelaku logistik dan eksportir di kawasan timur Indonesia yang selama ini mengandalkan Pelindo Makassar sebagai pintu keluar-masuk barang. Dengan pengawasan ketat dari Ombudsman, transformasi layanan diharapkan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pelabuhan.