SEMARANG — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan surat keputusan penunjukan Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Plt Bupati Klaten telah selesai diterbitkan dan diserahkan ke yang bersangkutan. Penyerahan dilakukan sehari sebelum keterangan itu disampaikan, tepatnya Jumat, 16 Oktober 2026.
Dasar penunjukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan soal kekosongan jabatan kepala daerah. Jika bupati berhalangan, wakil bupati yang menjalankan tugas pemerintahan.
"Sesuai dengan undang-undang, apabila kepala daerah berhalangan tentu saja wakilnya yang menjalankan tugas. SK sudah jadi dan sudah diserahkan ke Wakil Bupati kemarin ya," kata Sumarno di Semarang, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Kronologi Penetapan Tersangka Bupati Klaten
Penunjukan Plt menyusul penetapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK lebih dulu melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hamenang pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Perkara dugaan korupsi yang menjerat Hamenang antara lain berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. KPK juga menelusuri dugaan pemberian kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan terkait pemeriksaan atau audit.
Pemprov Jateng Pantau Langsung Penyelenggaraan Pemerintahan
Sumarno menegaskan Pemprov Jateng tidak menyerahkan persoalan ini begitu saja ke pemerintah kabupaten. Pemantauan dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu di tengah proses hukum yang menjerat kepala daerah.
"Tadi teman-teman juga memantau di Klaten terkait penyelenggaraan pemerintahannya. Tentu saja kita pengin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujarnya.
Pemantauan menyasar penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di lingkungan Pemkab Klaten. Fokusnya memastikan layanan administrasi, program, dan urusan warga tidak tersendat selama jabatan bupati dijalankan oleh pelaksana tugas.
Pelayanan Warga Klaten Jadi Prioritas Selama Masa Transisi
Dengan penunjukan Mahanni Yulindha Pratiwi, Pemprov Jateng memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten tetap berlangsung. Mahanni kini memikul tugas menjalankan kewenangan bupati untuk sementara waktu.
Pemantauan akan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal meski kepala daerah tengah menghadapi proses hukum. Warga Klaten yang membutuhkan layanan pemerintahan diminta tetap mengakses kantor dan instansi terkait seperti biasa.
