JAWA TENGAH — Utusan Khusus PBB untuk Urusan Air, Retno Marsudi, mendesak peningkatan pendanaan proyek air dan sanitasi global dalam forum Indonesia International Sustainability Forum 2026. Tanpa percepatan investasi, sekitar tiga miliar orang diproyeksikan belum memiliki sanitasi layak dan dua miliar lainnya tanpa akses air minum aman pada 2030. Proyek air dinilai secara struktural kekurangan pendanaan meski solusi teknisnya sudah tersedia.
Retno Marsudi memaparkan data tersebut dalam sambutannya di Indonesia International Sustainability Forum 2026. Menurut mantan Menteri Luar Negeri itu, tren saat ini menunjukkan sekitar tiga miliar orang belum memiliki sanitasi layak, dua miliar orang belum mendapat akses air minum yang aman, dan satu miliar orang belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di rumah pada 2030.
Angka-angka itu muncul di tengah tiga tahun tersisa menuju tenggat target pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan. Retno menyebut belum ada progres signifikan dalam periode tersebut.
Pendanaan Jadi Hambatan Struktural Sektor Air
Retno menyoroti pendanaan sebagai salah satu penghambat utama. Menurutnya, solusi pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan sebenarnya sudah tersedia, tetapi skalanya belum bisa diperluas dengan cepat.
"Proyek-proyek air secara struktural kekurangan pendanaan," kata Retno dalam forum tersebut.
Selain pendanaan, Retno menyebut sejumlah hambatan lain yang memperlambat pemenuhan layanan dasar air dan sanitasi. Ia merinci empat faktor utama yang saling berkaitan:
- Regulasi yang inkonsisten dan terfragmentasi
- Lemahnya ketersediaan data keahlian teknis dan wawasan pasar para pengambil keputusan
- Keterbatasan untuk memperluas solusi yang sudah ada
- Belum ada koordinasi antarpihak yang saling berkaitan
Air Dinilai Krusial bagi Ekonomi dan Ketahanan Iklim
Retno menempatkan air sebagai komponen yang menyentuh banyak sektor sekaligus. Air dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, produksi pangan, dan upaya menghadapi perubahan iklim.
Karena itu, ia mendorong tiga hal sekaligus: pendanaan, inovasi, dan sumber daya manusia untuk mendukung proyek-proyek air. "Artinya, menjadikan sektor air sebagai salah satu prioritas investasi," ujar Retno. "Kita membutuhkan kondisi dan kapasitas yang mendukung investasi," tambahnya.
Dorongan itu bukan pertama kali muncul. Retno bercerita isu pendanaan dan investasi air juga mencuat di banyak forum, salah satunya UN Water Meeting Euro-Mediterranean Water Forum yang baru saja ia kunjungi.
UN Water Conference 2026 di Abu Dhabi Jadi Titik Uji
Retno berharap UN Water Conference 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang bisa mengakselerasi agenda air dan sanitasi global menjadi aksi nyata. Forum itu dinilai menjadi momentum untuk mengubah komitmen pendanaan menjadi proyek yang berjalan.
Bagi pelaku usaha di sektor infrastruktur dan utilitas, arah kebijakan ini membuka ruang partisipasi swasta dalam pembiayaan proyek air. Namun skema investasi yang menarik bergantung pada konsistensi regulasi dan ketersediaan data teknis yang selama ini disebut Retno masih lemah.
Retno juga menekankan bahwa dorongan pendanaan perlu dibarengi pengelolaan air secara bijak. Ia mengaitkannya dengan pembangunan kota layak huni dan mobilitas bersih.
"Air, transportasi, energi, perumahan, dan layanan perkotaan lainnya harus saling terintegrasi agar kota-kota di Indonesia menjadi tangguh dan layak huni," ujar Retno.
