SEMARANG — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Jawa Tengah Nadi Santoso menyatakan, ketentuan perda dan perbup lama masih boleh dipakai selama tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa. Kelonggaran diberikan karena belum seluruh kabupaten/kota memiliki penyesuaian peraturan daerah dan peraturan bupati.
“Masih bisa menggunakan PP nomor 16 tahun 2026 bagi yang belum menetapkan perda dan perbup yang baru. Ketentuan perda/perbup yang lama masih boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2024 dan PP karena belum seluruhnya mempunyai penyesuaian perda dan perbup,” kata Nadi pada Rabu, 18 November 2026.
UU baru memuat sejumlah poin krusial, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan mekanisme penyelesaian bila hanya ada calon tunggal. Aturan teknis turunan berupa perbup baru baru ditetapkan Kabupaten Wonogiri dan Wonosobo.
Baru enam kabupaten yang melakukan penyesuaian perda terhadap perubahan UU Desa, yakni Wonogiri, Klaten, Wonosobo, Jepara, Pemalang, dan Grobogan. Sementara perbup baru sebagai aturan teknis turunan sejauh ini baru ditetapkan Wonogiri dan Wonosobo.
Rangkaian Pilkades serentak 2026 di Jawa Tengah telah diawali di lima daerah sejak akhir Oktober. Kabupaten Magelang menggelar pilkades di 49 desa pada 25 Oktober 2026, disusul Temanggung pada 29 Oktober (14 desa), Jepara pada 3 November (24 desa), Pemalang pada 9 November (173 desa), serta Pekalongan pada 18 November (34 desa).
Jadwal berikutnya: 25 November di Wonosobo (166 desa) dan Wonogiri (50 desa). Pada 10 Desember giliran Purbalingga (184 desa), Sukoharjo (126 desa), dan Grobogan (223 desa). Kemudian 14 Desember, Kabupaten Semarang (140 desa) dan Cilacap (48 desa).
Pilkades tahun 2027 akan berlangsung di 1.827 desa pada Januari hingga Juni, lalu 2.748 desa pada Juli hingga Desember. Total 4.575 desa akan menggelar pemilihan kepala desa pada tahun berikutnya.
Di tengah masa transisi aturan, dinamika calon tunggal muncul dalam pelaksanaan pilkades yang sudah berjalan. Di Kabupaten Magelang, lima desa diikuti calon tunggal dan seluruhnya memenangkan kontestasi melawan kotak kosong.
Dispermades Jateng belum melakukan pemetaan khusus terkait titik rawan konflik maupun potensi politik uang. Nadi berharap seluruh tahapan pemilihan tetap terjaga kondusivitasnya hingga selesai.
“Saya juga berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilih sebagai masyarakat sehingga dapat memperoleh pemimpin yang baik. Dan semoga ini bisa berjalan dengan aman, damai, kemudian transparan, demokratis, dan tentunya integritas dari baik calon maupun pemilih,” imbuhnya.
Penyelenggaraan Pilkades serentak ditopang dana APBD kabupaten dan APBDes. Lima kabupaten tercatat mengalokasikan pagu anggaran mencapai miliaran rupiah, disesuaikan dengan jumlah desa masing-masing.
“Masing-masing desa memperoleh alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkades dari APBD setiap kabupaten dan juga APBDes. Makanya alokasi anggarannya disesuaikan dengan jumlah desanya,” kata Nadi.