SEMARANG — Kebijakan itu disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono. Menurut Diaz, produsen tidak cukup hanya menjual produk dan kemasannya.
Mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap dampak sampah yang menumpuk setelah produk terpakai. Tujuan utamanya menekan jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Besaran pungutan belum final. Pemerintah masih menghitung angka yang akan dikenakan ke setiap produsen.
Yang jelas, tarifnya berbanding lurus dengan tingkat kesulitan daur ulang kemasan. Kemasan plastik yang sulit diproses kembali akan dikenai biaya paling besar.
"Nanti semua produsen minuman kemasan dan produk-produk dengan kemasan plastik akan membayar iuran. Besarannya tergantung apakah kemasannya ramah lingkungan atau tidak. Semakin tidak ramah lingkungan, iurannya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ramah lingkungan, iurannya semakin rendah," kata Diaz.
Potensi dana yang terkumpul tidak kecil. Diaz menyebut angkanya bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Uang itu tidak akan dikelola langsung oleh masing-masing perusahaan. Pemerintah menyiapkan entitas bernama Producer Responsibility Organization (PRO) untuk mengelola dan menyalurkan dana ke fasilitas pengolahan sampah.
Skema ini menjadi instrumen pemerintah mendorong industri beralih ke kemasan yang lebih mudah didaur ulang dan berdampak lingkungan lebih kecil.
Jawa Tengah punya banyak produsen minuman kemasan, dari skala nasional hingga UMKM yang memakai botol dan gelas plastik. Aturan EPR akan memukul produsen yang belum beralih ke kemasan ramah lingkungan.
Sebaliknya, perusahaan yang sudah memakai material mudah didaur ulang berpeluang membayar iuran lebih rendah. Regulasi ini menggantikan aturan lama yang dinilai belum efektif menekan timbunan sampah plastik.
Pemerintah belum merinci jadwal penerapan dan tarif per jenis kemasan. Sosialisasi ke produsen diperkirakan menyusul setelah penghitungan pungutan rampung.