JAWA TENGAH — Direktorat Jenderal Pajak mencatat 73.394 perkara sengketa pajak nasional sepanjang 2021 hingga kuartal III 2026. Sebanyak 40.930 perkara atau 55,8% di antaranya berasal dari wajib pajak berdomisili di Jakarta, jauh meninggalkan provinsi lain.
Angka itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam paparannya di Mahkamah Agung. Konsentrasi perkara di Jakarta disebut bukan kebetulan, melainkan konsekuensi struktur bisnis nasional yang memusatkan kantor pusat perusahaan besar di ibu kota.
Di bawah Jakarta, Jawa Barat menempati posisi kedua dengan 5.584 perkara, disusul Jawa Timur 4.550 perkara dan Riau 2.508 perkara. Sisanya tersebar di provinsi lain dengan volume jauh lebih kecil.
Bimo menjelaskan, hampir semua entitas usaha besar menempatkan kantor pusatnya di Jakarta meski kegiatan operasional tersebar di berbagai daerah. Konsekuensinya, administrasi perpajakan ikut terpusat di sana.
"Pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan itu di Jakarta, maka hampir semua perusahaan-perusahaan entitas besar kantor pusatnya juga di Jakarta," ujar Bimo dalam paparannya di Mahkamah Agung, Rabu (5/11).
Digitalisasi memperkuat pola itu. Perusahaan kini bisa mengelola keuangan, sumber daya manusia, penggajian, hingga perpajakan dari satu lokasi melalui sistem enterprise resource planning seperti SAP dan Oracle. Cabang di daerah tetap terhubung, tetapi keputusan dan pelaporan pajak tetap di kantor pusat.
"Jadi ini juga mesti menjadi perhatian dari teman-teman di MA. Artinya kondisi data statistik faktanya adalah seperti ini," kata Bimo.
Secara wilayah, Pulau Jawa menampung 74,6% dari total perkara nasional. Sumatera menyumbang 9%, Kalimantan 3,1%, dan kawasan Indonesia Timur di luar ketiga wilayah itu mencapai 13,3%.
Data tersebut dibawa Bimo sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan penataan penyelesaian sengketa perpajakan di bawah Mahkamah Agung. Menurutnya, desain kelembagaan dan akses terhadap keadilan perlu mempertimbangkan karakteristik sengketa yang ada, termasuk dampak digitalisasi administrasi perusahaan.
Bagi perusahaan dengan kantor pusat di Jakarta, dominasi angka ini menegaskan bahwa forum sengketa pajak mereka praktis selalu berpusat di ibu kota, berapa pun lokasi pabrik atau cabangnya. Pemusatan administrasi lewat ERP membuat dokumen dan keputusan perpajakan terkonsentrasi di satu titik, sehingga pembuktian dalam sengketa pun mengikuti lokasi itu.
Bimo menekankan pentingnya menggunakan data dan kondisi faktual sebagai dasar sebelum menentukan bentuk penyelesaian sengketa perpajakan ke depan. Pembahasan bersama MA masih berjalan, dan belum ada keputusan final soal desain kelembagaan yang akan dipakai.
Yang jelas, beban perkara pajak nasional saat ini sangat timpang. Empat provinsi teratas menampung lebih dari 72% dari 73.394 perkara, sementara puluhan provinsi lain berbagi sisa perkara yang jauh lebih kecil.