JAKARTA — Posisi kedua nasional itu menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas jangkauan fasilitas halal sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Wagub Taj Yasin menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama masyarakat dan pemerintah daerah.
Hadiah untuk Warga Jateng Menyongsong 2027
Usai menerima penghargaan, Taj Yasin menyampaikan rasa syukur atas lompatan peringkat Jawa Tengah. Menurutnya, prestasi itu menjadi bekal menghadapi era pariwisata berkelanjutan.
"Alhamdulillah, kali ini kita ada di peringkat kedua. Ini hadiah buat kita semua, buat masyarakat Jawa Tengah yang menyongsong tahun 2027, yaitu pariwisata berkelanjutan, ramah muslim, dan ekonomi syariah," kata Wagub Taj Yasin.
Peta Jalan Wisata Halal Disusun Bareng Bank Indonesia
Pemprov Jateng tengah menyiapkan peta jalan komprehensif untuk memperkuat ekosistem wisata ramah muslim. Penyusunan melibatkan Bank Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan daerah.
Pembenahan difokuskan pada tiga hal: sarana ibadah, penguatan sertifikasi kuliner halal, serta standardisasi akomodasi. Pemerintah daerah ingin fasilitas tersebut tidak menumpuk di kawasan tertentu, melainkan merata di seluruh wilayah Jawa Tengah.
"Kita berkolaborasi dengan BI, dengan stakeholder yang ada untuk menciptakan destinasi yang ramah muslim," ungkap Taj Yasin.
Kolam Renang Terpisah di Karanganyar Jadi Contoh
Kawasan Karanganyar sudah menerapkan layanan hotel dengan kolam renang terpisah sejak 2024. Praktik baik itu akan dipercepat ke kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah.
Langkah tersebut menyasar wisatawan muslim yang membutuhkan fasilitas sesuai syariah tanpa harus mengurangi kenyamanan liburan keluarga.
Indonesia Peringkat 2 Dunia, Pasar Global Rp 310 Miliar Dolar AS
Pada GMTI 2026, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan skor rekor 79. Capaian nasional itu menjadi konteks bagi posisi Jawa Tengah di tingkat provinsi.
Pasar wisatawan muslim global diproyeksikan mencapai 262 juta kunjungan pada 2030, dengan estimasi belanja 310 miliar dolar AS. Angka itu menjelaskan mengapa sertifikasi halal dan standardisasi akomodasi di daerah menjadi semakin penting.
Bagi Pemprov Jateng, pekerjaan berikutnya adalah memastikan perluasan fasilitas halal berjalan merata, bukan hanya di kabupaten yang sudah lebih dulu menata layanan.
