TEGAL — Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro di Ruang Paripurna Kompleks Gedung Parlemen, Jalan Pemuda. Wali Kota Dedy Yon Supriyono hadir bersama Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah dan Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono.
Dari 12 Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tegal Tahun 2026, tiga dipilih untuk dibahas lebih dulu bersama alat kelengkapan dewan. Pemerintah kota menyebut ketiganya punya alasan kemendesakan masing-masing.
Raperda pertama adalah Perubahan Kelima atas Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini menyesuaikan kelembagaan BPBD Kota Tegal.
Raperda kedua mengubah Perda Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari. Adapun Raperda ketiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2026-2046, yang merupakan perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031.
Dedy menjelaskan, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD mengatur pembentukan BPBD kabupaten/kota berdasarkan Tipe A, Tipe B, atau Tipe C melalui Perda. Hasil pemetaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur menempatkan BPBD Kota Tegal pada Tipe B.
Penurunan tipe perangkat daerah dalam kondisi keuangan atau aparatur terbatas, kata Dedy, berpijak pada Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Untuk Raperda Tirta Bahari, Dedy merujuk Pasal 106 Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum. Aturan itu menyebut periodisasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang sudah ditetapkan sebelum Permendagri berlaku tetap berjalan sampai masa jabatannya berakhir.
Ketentuan jumlah direksi dan persyaratannya berlaku paling lambat dua tahun setelah Permendagri diundangkan. Dinamika regulasi inilah yang mendorong penyesuaian sejumlah pengaturan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2020.
"Penyesuaian ini penting untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan organ Perumda agar sejalan dengan regulasi terbaru Pemerintah Pusat," kata Dedy.
Raperda RTRW 2026-2046 memperbarui dokumen perencanaan tata ruang yang sebelumnya berlaku untuk periode 2011-2031.