Amran: 82 Persen Kebutuhan Susu RI Masih Impor, Bisa 100 Persen Tiga Tahun Lagi

Penulis: Lukman Hakim  •  Senin, 12 Oktober 2026 | 12:05:01 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap 82 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi impor.

JAWA TENGAH — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap 82 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi impor, dengan kebutuhan 2025 mencapai 4,68 juta ton sementara produksi dalam negeri hanya 820,9 ribu ton. Ia memperingatkan tanpa pembenahan tata niaga, porsi impor bisa menyentuh 100 persen dalam tiga tahun.

Amran menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Ia menilai ketergantungan pada pasokan luar negeri tidak lepas dari praktik dagang yang menekan produsen lokal.

Data produksi, impor, dan kebutuhan susu periode 1996-2025 menunjukkan impor mencapai sekitar 3,86 juta ton pada 2025. Angka itu nyaris lima kali lipat produksi domestik yang hanya 820,9 ribu ton.

Kesenjangan Produksi dan Kebutuhan Makin Melebar

Selisih antara kebutuhan dan kemampuan produksi dalam negeri membuat pemenuhan susu nasional sangat bergantung pada pasokan impor. Amran menyoroti kondisi ketika susu dari luar negeri dijual murah sehingga menekan persaingan bagi peternak lokal.

"Ini caranya, menjual susu murah-murah, akhirnya sudah 82 persen impor, nanti 100 persen, mungkin tiga tahun lagi. Ini kelakuannya," kata Amran.

Ia menyinggung pengalaman industri telur dan kedelai yang menghadapi tekanan serupa. Produksi kedelai Indonesia pernah mencapai titik tertinggi sekitar 1,87 juta ton pada 1992, namun berdasarkan data 1990-2025, produksi tercatat hanya sekitar 78,69 ribu ton pada 2025.

Amran mengaitkan kemerosotan itu dengan perubahan kebijakan perdagangan, termasuk tidak adanya larangan terbatas (lartas) yang membuat produsen dalam negeri sulit bersaing.

Ilustrasi Amran soal Persaingan Tanpa Perlindungan

Untuk menggambarkan ketimpangan tersebut, Amran menganalogikan produsen lokal yang harus bertarung melawan negara besar tanpa aturan pelindung yang memadai.

"Ibaratkan kedelai ini dari Amerika, dari negara-negara besar adidaya diperhadapkan dengan Mike Tyson, Mike Tyson diperhadapkan dengan anak SMP tanpa wasit. Ya mati, habis. Itulah ilustrasinya," ujarnya.

Menurut Amran, ketergantungan impor untuk komoditas pangan strategis membuat posisi negara rentan. Persoalan itu juga berdampak pada kesejahteraan peternak dan produsen dalam negeri ketika hasil produksi mereka tidak terserap pasar.

Ia menyinggung dugaan pemborosan ketika susu dari luar negeri dibeli, sementara susu yang tersedia di dalam negeri tidak terserap dan akhirnya terbuang. Amran menyebut ada sekitar 3,8 juta orang yang berkaitan dengan persoalan tersebut, tanpa merinci kelompok yang dimaksud maupun dasar perhitungannya.

Minta Tito Karnavian Turun Tangan

Amran meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut membantu menangani persoalan tata niaga susu. Ia menilai koordinasi lintas kementerian diperlukan agar produsen lokal punya ruang bertahan.

Ia merujuk pada penanganan kasus beras 2017, ketika pemerintah menyegel PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang saat itu menjadi sorotan terkait tata niaga beras. Amran menyebut kasus tersebut sebagai contoh penindakan terhadap pelaku usaha yang dianggap bermasalah.

"Saya sampaikan, kalau bisa ini selesai dalam enam bulan, saya pastikan. Dan kita pernah sama-sama juga waktu kami Kapolri, beliau menteri pertanian, kita hajar juga pemain beras," kata Amran.

Kementerian Pertanian telah menyurati Kapolri Suyudi Ario Seto terkait persoalan tersebut. Amran tidak merinci langkah penindakan yang dimaksud maupun pihak yang menjadi sasaran surat.

Menurutnya, pemerintah perlu bergerak sebelum persoalan meluas dan memicu protes. Pembenahan tata niaga dinilai menjadi syarat agar produksi pangan nasional tidak semakin bergantung pada impor.

Reporter: Lukman Hakim
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top