JAWA TENGAH — Proses klarifikasi menjadi pintu masuk bagi warga yang namanya terdata untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut bukan dilakukan oleh mereka secara pribadi. Hal ini disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, dalam keterangannya pada Jumat (4/9/2026).
Gus Ipul menjelaskan, temuan PPATK tidak serta-merta menjadikan penerima manfaat sebagai pelanggar. Data transaksi keuangan tersebut harus dicocokkan dengan realitas di lapangan, termasuk siapa pemilik rekening dan siapa pengguna dana bansos tersebut.
Dari proses pendalaman awal, Kemensos menemukan pola bahwa aktivitas judi online kerap dilakukan bukan oleh nama yang tertera di Kartu Keluarga (KK).
"Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi online, kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi," ujar Gus Ipul.
Modus yang ditemukan menunjukkan pemilik rekening bansos adalah penerima manfaat yang sah. Namun, transaksi mencurigakan diduga dilakukan oleh anggota keluarga lain yang masih satu KK, seperti suami, istri, anak, atau cucu.
"Jadi yang pengurus itu adalah penerima manfaat yang tertera dalam rekening penerima bansos. Sementara yang bukan pengurus itu adalah keluarganya, bisa suami, bisa istri, atau bisa anak-anaknya, atau cucunya yang satu KK," jelas Gus Ipul.
Kondisi ini menjadi alasan verifikasi berlapis dilakukan. Kemensos ingin memastikan sanksi tidak salah sasaran dan bantuan tetap melindungi kelompok rentan yang justru menjadi korban penyalahgunaan identitas oleh keluarganya sendiri.
Gus Ipul mengungkapkan, dari klarifikasi yang berjalan, sebagian penerima yang dipanggil menyatakan telah menghentikan aktivitas judi online. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
"1,4 juta kita sedang dalami, dan sebagian di antaranya telah melakukan klarifikasi. Artinya, mereka sudah tidak main judol lagi sejak tahun yang lalu, dan mereka berjanji untuk tidak melakukan judol lagi," ungkapnya. Meski demikian, ia belum merinci jumlah pasti warga yang telah menjalani klarifikasi tersebut.
Selain data penerima bansos, Kemensos juga menerima data sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi judi online. Data tersebut mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kementerian.
Gus Ipul memastikan penelusuran internal sedang berjalan. Pegawai yang terbukti bersalah akan menghadapi sanksi sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, mulai dari pemberian surat peringatan hingga penurunan pangkat.
"Kita sedang telusuri dan pasti kita akan ambil tindakan, mulai dari peringatan, penurunan pangkat, penundaan tukin. Bagi teman-teman PPPK bisa jadi nanti tidak akan kita perpanjang kontraknya," tegas Gus Ipul.
Langkah verifikasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial. Tujuannya memastikan bansos tepat sasaran dan digunakan sesuai peruntukannya.
Bagi masyarakat yang namanya masuk dalam daftar indikasi dan menerima surat panggilan klarifikasi, Kemensos meminta agar hadir memenuhi panggilan tersebut. Kehadiran warga menjadi bahan pertimbangan penting sebelum keputusan final diambil.
"Jadi ini hal yang penting, yang menjadi bagian ke depan agar bansos semakin tepat sasaran dengan data yang semakin akurat," pungkas Gus Ipul.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal klarifikasi dan status data penerima dapat dikonfirmasi melalui pendamping sosial di wilayah masing-masing atau kantor Dinas Sosial setempat.