KUDUS — Target pendapatan itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kudus, Rabu (3/9/2026). Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa alokasi belanja daerah dalam rancangan perubahan anggaran juga ikut naik menjadi Rp2,36 triliun.
Sam’ani menyebut langkah operasional telah disusun untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus memastikan realisasi belanja berjalan efektif. Salah satu instrumen yang dipercepat adalah transformasi digital dalam pengelolaan anggaran dan pajak daerah.
Tekanan fiskal berasal dari berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini disorot Fraksi PAN-Nasional Demokrat yang mendorong kemandirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kontribusinya terhadap PAD lebih besar.
Pemkab Kudus merespons dengan mendorong BUMD berinovasi. Di sisi lain, pinjaman RSUD akan dirasionalisasi demi menjaga kesinambungan fiskal, sementara belanja pegawai direncanakan lebih ketat.
Optimalisasi penerimaan diarahkan pada sektor yang masih punya potensi. Pemkab Kudus melakukan pemutakhiran data objek pajak sebagai bagian dari transisi pengelolaan pajak menara atau tower.
“Kami telah menyusun strategi operasional yang mengedepankan digitalisasi dan optimalisasi PAD. Kemudian, kami optimis bahwa alokasi belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kudus tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh output yang optimal,” jelas Sam’ani.
Fraksi Gerindra meminta peningkatan penerimaan tidak mengorbankan pelayanan publik. Menanggapi hal itu, Sam’ani memastikan efisiensi anggaran hanya menyasar pos yang tidak mendesak, seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas tertentu.
“Kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan dan perlindungan sosial dipastikan tidak akan berkurang,” tegasnya.
Fraksi Golkar menyoroti keseimbangan postur anggaran serta evaluasi pejabat di lingkungan Dinas PUPR. Pemkab berkomitmen memenuhi mandatory spending dan memastikan program berjalan tepat waktu.
Pemasangan dan perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) diprioritaskan pada titik rawan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Sektor pariwisata juga didorong agar berkontribusi lebih besar terhadap PAD.
Fraksi PKB menyinggung pengawasan tata ruang publik dan belanja hibah. Sam’ani menyatakan alokasi hibah dilakukan secara proporsional setelah memprioritaskan urusan wajib dan pilihan.
“Kami juga melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan agar ruang publik difungsikan secara tepat guna, tertib dan bermanfaat optimal bagi masyarakat,” kata Sam’ani.
Fraksi PKS menyampaikan perhatian terhadap mitigasi bencana dan usulan pelebaran Jalan Bulungcangkring–Batas Pati. Pemkab telah menyiapkan mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang.
“Terkait usulan pelebaran Jalan Bulungcangkring-Batas Pati telah dianggarkan dalam RAPBD 2027 melalui skema Bankeu Provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PDI-P menekankan rasionalisasi fiskal dan pemanfaatan DBHCHT 2026. Pemkab memastikan pengelolaan pembiayaan terukur dengan mengarahkan anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur, UMKM, pertanian, dan perlindungan sosial.