SEMARANG — Sebanyak 6,38 juta pelajar di Jawa Tengah kini mendapatkan materi pendidikan koperasi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Program ini menjangkau siswa dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA dan SLB, menjadikan Jateng sebagai provinsi perintis di Indonesia.
Kebijakan ini tidak hanya sekadar menambah mata pelajaran, tetapi dirancang sebagai pembentukan karakter. Siswa dikenalkan pada prinsip-prinsip koperasi seperti gotong royong, demokrasi ekonomi, dan kemandirian sejak bangku sekolah dasar.
Materi koperasi tidak diajarkan sebagai mata pelajaran mandiri, melainkan diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Untuk jenjang SD/MI, nilai-nilai koperasi dimasukkan dalam tema Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Sementara itu, di tingkat SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA, siswa tidak hanya belajar teori. Mereka juga diajak mempraktikkan langsung pembentukan koperasi sekolah, mulai dari rapat anggota, pemilihan pengurus, hingga pengelolaan usaha kecil-kecilan di lingkungan sekolah.
Pemprov Jateng menilai bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang perlu diperkenalkan sejak usia pendidikan dasar. Selama ini, pemahaman tentang koperasi cenderung diberikan di tingkat perguruan tinggi atau melalui pelatihan-pelatihan singkat.
Dengan dimulainya program ini sejak SD, diharapkan lulusan sekolah di Jawa Tengah memiliki pemahaman praktis tentang ekonomi kerakyatan. Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga bisa menjadi pelaku usaha yang berlandaskan gotong royong.
Dampak paling nyata terlihat di sekolah-sekolah yang sudah memulai praktik koperasi. Para siswa belajar mengelola keuangan secara sederhana, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta membagi sisa hasil usaha (SHU) di akhir tahun ajaran.
Di sejumlah SMK di Semarang dan Surakarta, koperasi sekolah bahkan sudah mampu menjadi penyedia alat tulis dan seragam dengan harga lebih murah dibandingkan toko luar. Keuntungannya dikembalikan untuk kegiatan sosial sekolah dan beasiswa siswa kurang mampu.
Pemprov Jateng akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program ini di setiap kabupaten/kota. Pelatihan guru juga menjadi prioritas agar materi koperasi tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi bisa dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari siswa.
Keberhasilan program ini di Jawa Tengeng akan menjadi model bagi provinsi lain yang ingin mengadopsi pendidikan koperasi di sekolah. Saat ini, sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai menjajaki kerja sama dengan Dinas Pendidikan Jateng untuk mempelajari kurikulum yang telah disusun.