PEMALANG — Nurkholes menyoroti sejumlah persoalan yang sebelumnya terjadi pada sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pemalang. Rekam jejak itu, menurutnya, harus dijadikan bahan evaluasi mendalam agar tidak terulang.
Pola komunikasi yang kurang efektif dan lambatnya koordinasi antarinstansi disebut sebagai pemicu utama turunnya tingkat kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Integritas Jadi Syarat Utama di Lingkungan Kerja
Di hadapan para pejabat, Nurkholes menegaskan bahwa disharmoni di lingkungan kerja tidak boleh lagi terjadi. Ia meminta seluruh pejabat meningkatkan ketelitian administrasi dan memastikan setiap prosedur berjalan sesuai aturan.
"Jangan ada lagi disharmoni di lingkungan kerja. Tingkatkan ketelitian administrasi, pastikan semua prosedur sesuai aturan, dan junjung tinggi integritas," tegas Nurkholes.
Peringatan itu menyasar langsung puluhan pejabat Eselon III yang hadir dalam forum tersebut. Mereka diminta menjauhi praktik KKN dan mengikis ego sektoral yang selama ini menghambat laju pelayanan.
Efisiensi Pelayanan dan Pembenahan Administrasi
Fokus utama pengarahan kali ini adalah efisiensi pelayanan publik, pembenahan administrasi, serta percepatan eksekusi program di bidang pendidikan dan kesehatan. Dua sektor itu disebut paling dekat dengan kebutuhan warga sehari-hari.
Percepatan eksekusi dinilai penting karena program yang lambat berjalan akan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat. Nurkholes meminta setiap OPD memperbaiki alur koordinasi agar tidak ada pekerjaan yang tertahan di meja birokrasi.
Transisi Anggaran 2026 dan Perencanaan 2027
Pemkab Pemalang mulai mematangkan strategi penyusunan program kerja menghadapi transisi anggaran 2026 dan perencanaan tahun 2027. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut berpikir kreatif dan terukur.
Alokasi APBD diminta memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga, bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran. Program yang disusun harus bisa diukur capaiannya sejak awal perencanaan.
Sejumlah sektor menjadi prioritas penyerapan program, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga destinasi pariwisata berbasis budaya tempatan.
Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM
Pemberdayaan UMKM ditempatkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal Pemalang. OPD terkait diminta menyiapkan program yang benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil di tingkat kampung dan pasar.
Pengembangan pariwisata berbasis budaya tempatan juga masuk daftar prioritas. Sektor ini dinilai bisa mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitar destinasi.
Seluruh arahan dalam pengarahan di Aula BKPSDM itu kini menjadi acuan kerja bagi jajaran pejabat Eselon III. Evaluasi kinerja akan menyusul seiring berjalannya transisi anggaran menuju tahun perencanaan berikutnya.
