PATI — Jalan alternatif Tompe Gunung yang menghubungkan Kecamatan Sukolilo dan Kayen di Kabupaten Pati sudah rusak sejak era 2000-an. Sumarlan, perwakilan warga setempat, mengaku jalan itu sudah rusak saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar.
“Jalan itu sudah rusak sejak saya masih SD, puluhan tahun lalu. Ada yang pernah disentuh pembangunan, tapi banyak yang belum sama sekali. Padahal itu jalur PU, bukan jalan desa,” katanya dalam audiensi dengan DPUTR Pati, Selasa (9/6/2026).
Anak Sekolah Jadi Korban Jalan Rusak
Dari total panjang ruas jalan yang rusak, baru sekitar satu kilometer yang pernah diperbaiki. Sisanya masih berupa aspal berlubang dan bergelombang. Kondisi ini, menurut Sumarlan, sangat membahayakan pengendara roda dua, terutama pelajar yang setiap hari melintas.
“Harapan masyarakat sederhana, jangan sampai ada korban lagi. Anak-anak sekolah tiap hari lewat situ, kadang mereka jatuh karena kondisi jalan buruk,” ujarnya.
DPUTR: Belum Masuk Plot Anggaran Rp210 Miliar
Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, menjelaskan bahwa ruas Tompe Gunung tidak termasuk dalam 54 titik jalan yang telah dialokasikan anggaran perbaikan sebesar Rp210 miliar dari APBD 2026. Ia mengakui kondisi jalan memang rusak, tetapi perbaikannya masih harus menunggu kebijakan pimpinan daerah.
“Yang dari Tompe itu tidak masuk plot 54 titik dan tidak masuk anggaran Rp210 miliar. Namun memang kondisinya rusak, sehingga akan kami coba usulkan di Perubahan APBD 2026,” kata Hasto, Rabu (10/6/2026).
Ia menambahkan, realisasi usulan tersebut masih bergantung pada persetujuan DPRD Kabupaten Pati. “Semua kembali ke kebijakan Pak Kepala Dinas, Pak Plt Bupati, dan tentu perlu persetujuan DPRD juga,” ujarnya.
Germap: Jangan Berhenti di Meja Audiensi
Jawaban DPUTR itu tidak melegakan warga. Mereka menilai jalan tersebut sudah terlalu lama diabaikan, padahal menjadi akses vital masyarakat di wilayah pegunungan Sukolilo bagian selatan. Koordinator Germap, Yayak Gundul, menegaskan akan terus mengawal laporan warga hingga masuk prioritas pembangunan.
“Kalau masyarakat sudah puluhan tahun menunggu, pemerintah harus memberi kepastian. Jalan itu bukan sekadar aspal, tapi urat nadi ekonomi dan pendidikan warga,” tegasnya.
