Buruh Jateng Berharap UMP 2027 Naik 14 Persen, Gubernur Belum Tetapkan hingga Batas Akhir 21 November

Penulis: Mahfud Ridwan  •  Sabtu, 21 November 2026 | 07:01:01 WIB
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan tiga usulan besaran UMP 2027 kepada gubernur.

SEMARANG — Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah telah menuntaskan pembahasan UMP 2027 dan menyerahkan tiga usulan besaran upah kepada gubernur. Dari unsur serikat buruh, usulan yang diajukan mencapai Rp 3.179.065 atau naik 36 persen dengan capaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 85 persen.

Sementara unsur pakar dan eksekutif mengusulkan UMP Rp 2.655.454 atau naik 14 persen dengan capaian KHL 71 persen. Adapun unsur pengusaha mengajukan angka Rp 2.539.512, naik 9,11 persen dengan capaian KHL 67 persen.

Tiga Usulan Besaran UMP Jateng 2027

  • Serikat buruh: Rp 3.179.065 (naik 36 persen, KHL 85 persen)
  • Pakar dan eksekutif: Rp 2.655.454 (naik 14 persen, KHL 71 persen)
  • Pengusaha: Rp 2.539.512 (naik 9,11 persen, KHL 67 persen)

Jika usulan 14 persen dikabulkan, UMP Jateng yang pada 2026 sebesar Rp 2.327.386,07 akan naik menjadi Rp 2.653.220,12. Artinya, ada tambahan Rp 325.834,05 dibandingkan tahun ini.

Buruh Minta Gubernur Ambil Angka Tengah

Ketua PD FSPTI-SPSI Jateng Gideon Suhartoyo menyebut pihaknya berharap Gubernur mempertimbangkan angka tengah dari tiga usulan yang masuk. Besaran kenaikan 14 persen dinilai sudah mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha.

"Kalau harapan kita, dapat yang di garis tengah sudah cukup ya (naik) 14 persen," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (20/11).

Gideon menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur. Pihaknya berharap besaran yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari usulan tengah tersebut.

"Selanjutnya terserah gubernur untuk mentapkannya memilih yang mana," bebernya.

Disnakertrans Jateng Masih Menunggu Keputusan Gubernur

Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait besaran UMP yang akan ditetapkan. Pemprov Jateng masih menunggu keputusan gubernur sebelum mengumumkan hasilnya.

Pemerintah memberi tenggat kepada seluruh gubernur untuk menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026. Hingga Jumat (20/11), besaran UMP Jawa Tengah belum diumumkan.

Reporter: Mahfud Ridwan
Sumber: radarsemarang.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top