SEMARANG — Kunjungan Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII Evita Nursanty dan melibatkan kementerian terkait bidang pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM. Agustina menilai keterlibatan pemerintah pusat dibutuhkan karena tidak semua kebutuhan nominasi bisa dituntaskan pemkot sendirian.
Kawasan Kota Lama tercatat dalam UNESCO World Heritage Tentative List sejak 30 Januari 2015. Status itu belum berubah menjadi pengakuan penuh karena sejumlah dokumen dan persyaratan masih perlu dilengkapi.
Agustina menyebut pemkot sudah berupaya maksimal memenuhi dokumen yang diminta. Namun ada bagian-bagian yang memang di luar kewenangan pemerintah daerah.
"Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebenarnya sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Namun, ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kami kerjakan sendiri. Kami berterima kasih atas kunjungan spesifik ini karena akan memacu kembali upaya untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO," kata Agustina.
Menurut dia, kehadiran kementerian dan Komisi VII DPR RI membantu memetakan kebutuhan dokumen serta aspek lain yang masih harus disiapkan. Pemetaan itu menjadi dasar bagi pemkot untuk melanjutkan proses nominasi ke tahap berikutnya.
Kawasan Kota Lama Semarang memiliki luas sekitar 72,3 hektare. Rinciannya, zona inti sekitar 25 hektare dan zona penyangga 47 hektare. Di dalam kawasan itu berdiri sekitar 245 bangunan dengan karakter dan fungsi beragam.
Pemkot menerapkan konsep The Living Heritage Area agar nilai sejarah dan bangunan lama tetap terjaga. Aktivitas ekonomi, interaksi masyarakat, dan kegiatan komunitas tetap berjalan di kawasan yang sama.
Penguatan kawasan juga diarahkan supaya manfaat ekonomi pariwisata sampai ke pelaku UMKM lokal. Pemkot menyiapkan skema WARAS EKONOMI untuk mendampingi pelaku usaha sesuai tingkat perkembangan masing-masing.
Dari sekitar 33.000 UMKM di Kota Semarang, pelaku usaha dikelompokkan berdasarkan aktivitas dan tingkat perkembangannya. Pendampingan mencakup legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran, hingga perlindungan kekayaan intelektual.
Skema itu menyambung dengan upaya pengakuan Kota Lama sebagai warisan dunia. Nilai sejarah kawasan dipertahankan bersamaan dengan penguatan ekonomi warga di sekitarnya.
Pemkot berharap dukungan Komisi VII DPR RI mempercepat pemenuhan dokumen nominasi. Proses pengajuan ke UNESCO baru bisa dilanjutkan setelah persyaratan yang tersisa tuntas.