JAWA TENGAH — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus pelanggaran perberasan yang melibatkan 15 merek. Penindakan diperluas setelah pengawasan menemukan 25 merek beras fortifikasi tak memenuhi standar gizi dan mutu. Pemerintah mengancam pelaku dengan pidana hingga tujuh tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.
Paragraf pembuka: Pengungkapan disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11). Ia menegaskan pengejaran terhadap praktik pengoplosan, manipulasi mutu, dan penyimpangan perdagangan beras tidak akan berhenti pada kasus yang sudah terbongkar. Komoditas beras dinilainya strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menerima dukungan subsidi pemerintah.
Pelaku usaha yang terbukti melanggar menghadapi ancaman pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda sampai Rp 1,5 miliar disiapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Amran meminta pengusaha besar maupun menengah segera menghentikan pelanggaran dan menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah sebelum tindakan diambil. Ia menyoroti praktik penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pelanggaran standar mutu yang masih ditemukan di lapangan.
"Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini," kata Amran.
Menurutnya, HET hadir untuk melindungi konsumen sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjaga pendapatan petani. Keduanya disebut harus dijaga agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara semena-mena.
Dalam kasus pengoplosan beras SPHP, sejumlah modus penyimpangan terungkap. Pelanggaran dimulai dari membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemas kembali memakai karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti karung dan identitas produk.
Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran beras fortifikasi sendiri berjalan sejak April 2026. Pemeriksaan diperluas pada Juli-Agustus 2026 di 11 provinsi dengan uji terhadap 190 sampel dari 27 nama dagang. Hasilnya, 25 merek dinyatakan tidak memenuhi kandungan gizi dan mutu karena hasil uji laboratorium tidak sesuai dengan keterangan kemasan.
Temuan itu diumumkan pada 15 September 2026, disertai perintah penarikan produk, pencabutan izin, dan pemrosesan hukum bagi pihak yang terlibat. Penyidikan terhadap produsen PT DTA berlanjut pada 21 Oktober 2026. Sepuluh hari kemudian, Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang, dan menyita lebih dari 15 ton beras serta sejumlah mesin produksi.
Untuk membenahi tata kelola perizinan dan pengawasan mutu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin edar PSAT beras fortifikasi pada awal November 2026. Langkah ini menutup celah bagi produk yang tidak sesuai standar untuk tetap beredar di pasar.
Partisipasi masyarakat turut memperkuat penindakan. Dalam kurun sekitar dua minggu, Kementerian Pertanian menerima 340 laporan melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran. Aduan mencakup persoalan beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah.
Amran mengapresiasi kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah bekerja sama menindak pelanggaran di sektor pangan. Ia menegaskan pengejaran pelaku tidak akan berhenti pada kasus yang telah terungkap.
"Mafia Indonesia harus bebas dari mafia beras, khususnya mafia pangan. Harus bebas. Ini masalah serius," ujarnya.
Rangkaian penindakan ini memperlihatkan pengawasan tata niaga beras kini menyasar seluruh mata rantai, dari produksi hingga distribusi dan penjualan. Bagi konsumen, langkah tersebut menjadi jaminan atas produk yang sesuai standar mutu. Bagi petani, penegakan aturan HPP diharapkan menahan praktik perdagangan tidak sehat yang selama ini menekan harga di tingkat produsen.