Komnas HAM Kecam Penggeledahan Pesantren Putri Sukoharjo, Minta Kapolda Jateng Evaluasi SOP

Penulis: Nanda Firmansyah  •  Senin, 02 November 2026 | 09:31:31 WIB
Komnas HAM menerima informasi awal mengenai penggeledahan pondok pesantren putri di Sukoharjo yang berlangsung dini hari.

SUKOHARJO — Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB oleh personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob. Aparat menyisir pondok terkait penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Komnas HAM menerima informasi awal bahwa saat penggeledahan, 12 santriwati dan empat ustazah tengah tertidur. Sebagian santriwati belum mengenakan jilbab ketika aparat masuk ke area pondok.

Surat Yayasan: Pintu Didobrak hingga 15 Penghuni Dibawa ke Polsek

Surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026 menyebut puluhan aparat bersenjata laras panjang mendobrak pintu pondok. Surat itu juga mencatat aparat diduga menodongkan senjata, menarik santriwati yang belum berjilbab, dan melakukan tindakan intimidatif.

Menurut surat tersebut, 15 penghuni pondok dibawa ke Polsek Mojolaban dan Polres Sukoharjo. Dua di antaranya balita berusia tiga dan lima tahun. Tidak ada wali maupun kuasa hukum yang mendampingi saat pemeriksaan.

Seluruh penghuni yang dibawa kemudian dipulangkan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara pidana yang disangkakan.

Anak dan Perempuan Dinilai Tak Mendapat Perlindungan Khusus

Komnas HAM menegaskan anak yang berhadapan dengan proses pemeriksaan wajib memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan itu mencakup pendampingan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga itu juga menyoroti aspek privasi dan martabat perempuan. Penggeledahan di pondok putri pada dini hari dilaporkan dilakukan aparat laki-laki bersenjata tanpa melibatkan polisi wanita (Polwan).

"Penggeledahan pondok putri pada pukul 03.20 WIB oleh aparat laki-laki bersenjata laras panjang terhadap santriwati yang sedang tidur dan belum berjilbab adalah tindakan yang tidak proporsional dan tidak sensitif gender," kata Anis Hidayah, seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu (1/11).

Empat Permintaan Komnas HAM ke Kapolda Jawa Tengah

Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah mengevaluasi SOP penggeledahan di pesantren putri. Evaluasi mencakup pelibatan Polwan dan tokoh agama.

Lembaga itu juga meminta penggeledahan pada pukul 22.00–06.00 WIB dihindari, kecuali terdapat ancaman nyata terhadap nyawa. Permintaan lain: pendampingan P2TP2A atau UPTD PPA sejak awal proses penindakan untuk memastikan hak anak dan perempuan terlindungi.

Komnas HAM meminta pemulihan psikologis bagi 12 santriwati, empat ustazah, dan dua balita yang dilaporkan mengalami trauma. Pemulihan dilakukan melalui kerja sama dengan LPSK serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Polri Janji Dalami Keluhan Secara Objektif

Komnas HAM akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Sukoharjo, pihak Yayasan Al-Mukmin, para santriwati, dan Kepala UPTD PPA Sukoharjo. Keterangan itu untuk menindaklanjuti informasi awal yang diterima lembaga tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan Polri mendengar kritik dan keluhan masyarakat. Ia juga menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk para santri.

Laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Polri berjanji mendalami keluhan itu secara objektif dan profesional.

Reporter: Nanda Firmansyah
Sumber: validnews.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top