JAWA TENGAH — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. Peluncuran berlangsung dalam PPDP Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/10), dengan tema "Empowering Sustainable Growth: The Strategic Role of PPDP in Indonesia's Future". Peta jalan ini menjadi panduan transformasi industri dalam menghadapi risiko iklim dan menangkap peluang ekonomi hijau.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan sektor PPDP punya posisi ganda dalam agenda keberlanjutan. Sebagai investor institusional, industri ini mengelola dana jangka menengah dan panjang. Sebagai penyerap risiko, industri memberikan perlindungan bagi masyarakat dan dunia usaha.
"Kontribusi PPDP dalam transisi ekonomi bukan hanya membiayai transisi (financing the transition), tetapi juga melindungi proses transisi tersebut (protecting the transition). Inilah posisi strategis PPDP dalam agenda keberlanjutan: investasi dan perlindungan," ujar Ogi dikutip dari keterangan resmi, Jumat (30/10).
Peta jalan 2026–2030 bertumpu pada empat pilar yang dirancang agar industri tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi. Ogi menyebut peta jalan ini harus dipandang sebagai panduan transformasi, bukan tambahan beban bagi industri.
OJK akan menjalankan peta jalan secara bertahap melalui tiga fase utama. Fase penguatan fondasi berlangsung pada 2026–2027, dilanjutkan fase peningkatan kolaborasi pada 2028–2029. Adapun fase percepatan pertumbuhan dan penguatan pengawasan ditargetkan pada 2030.
Pentahapan tersebut memberi ruang bagi industri untuk memperkuat kesiapan internal. Prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam strategi bisnis, pengelolaan investasi, manajemen risiko, serta pengembangan produk dan layanan secara proporsional sesuai karakteristik masing-masing industri.
Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian. OJK menekankan kesesuaian profil risiko dan imbal hasil investasi, karakteristik kewajiban, likuiditas, serta pelindungan kepentingan pemegang polis dan peserta tetap menjadi acuan utama.
Menurut Ogi, keberlanjutan bukan hanya soal tanggung jawab lingkungan. Prinsip ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
"Hal terpenting, kita tidak ingin peta jalan ini dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri. Peta jalan ini harus menjadi panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan," tutur Ogi.
Bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun, peta jalan ini membuka dua jalur sekaligus: perluasan produk yang memperluas perlindungan masyarakat, dan peningkatan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan. Keduanya menuntut kesiapan kapasitas internal, terutama di sisi manajemen risiko dan sumber daya manusia.
Bagi pemegang polis dan peserta dana pensiun, penekanan pada prinsip kehati-hatian menjadi jaminan bahwa dorongan investasi hijau tidak mengurangi hak manfaat yang dijanjikan. OJK menempatkan pelindungan konsumen sebagai syarat yang berjalan seiring dengan agenda keberlanjutan.
Keberhasilan implementasi peta jalan, kata Ogi, memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ukurannya bukan sekadar jumlah program yang dijalankan, tetapi sejauh mana industri mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usaha dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui peta jalan ini dan penguatan kualitas pengawasan, OJK mendorong transformasi industri PPDP agar lebih tangguh menghadapi risiko, mampu memanfaatkan peluang ekonomi berkelanjutan, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.