BULOG Nonaktifkan 6 Pegawai dan Bentuk Satgas Usai Dugaan Penyalahgunaan Beras SPHP

Penulis: Mahfud Ridwan  •  Kamis, 29 Oktober 2026 | 09:35:32 WIB
Enam pegawai Perum BULOG dinonaktifkan menyusul dugaan penyalahgunaan beras SPHP di Matraman dan Cipinang.

JAWA TENGAH — Perum BULOG menonaktifkan enam pegawai sebagai buntut dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Langkah administratif itu dibarengi pembentukan Satuan Tugas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk memperketat pengawasan jalur distribusi.

Penonaktifan enam pegawai Perum BULOG berjalan paralel dengan pemeriksaan internal yang sedang berlangsung. Manajemen menyebut kebijakan itu sebagai langkah administratif agar proses evaluasi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

Satgas Khusus yang baru dibentuk diarahkan memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, dan memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah sesuai ketentuan. Tujuannya mencegah potensi penyimpangan sedini mungkin di seluruh wilayah operasional BULOG.

Kronologi Dugaan Penyimpangan di Matraman dan Cipinang

Dugaan penyalahgunaan beras SPHP mencuat di dua titik distribusi Jakarta Timur, yakni wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang. BULOG merespons temuan lapangan itu dengan penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP.

Perusahaan menegaskan program stabilisasi pangan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan disikapi serius dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Arahan Dirut BULOG ke Seluruh Jajaran Pusat dan Daerah

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan telah menginstruksikan seluruh jajaran, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan di setiap tahapan penyaluran.

"BULOG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).

"Pembentukan satgas khusus ini menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur. Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.

Mitra RPK Masuk Radar Evaluasi

Penguatan pengawasan menyasar penataan dan evaluasi jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP ke masyarakat. BULOG menekankan kepatuhan mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas program pemerintah.

Evaluasi dilakukan berjenjang untuk meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi. Lewat pengawasan lebih intensif, BULOG berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Mengapa Program SPHP Krusial bagi Stabilitas Harga Beras

SPHP memegang peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional. Efektivitas program itu bergantung pada ketepatan penyaluran, sehingga penertiban di sisi distribusi menjadi bagian dari upaya menjaga dampaknya ke pasar.

BULOG menyatakan komitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Perusahaan juga mendukung proses penegakan hukum oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran ditangani objektif dan tuntas.

Bagi pelaku pasar dan konsumen, pengawasan yang lebih ketat di jalur RPK dan mitra penyalur menjadi sinyal bahwa harga eceran beras SPHP akan dijaga sesuai ketetapan pemerintah. Bagi mitra distribusi, kepatuhan terhadap harga jual dan larangan penyalahgunaan komoditas kini menjadi syarat yang diuji langsung di lapangan.

Reporter: Mahfud Ridwan
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top